Ongkos Politik Mahal Menjadikan Pejabat Banyak Korupsi?

Ongkos Politik Mahal Menjadikan Pejabat Banyak Korupsi?

Ongkos Politik Mahal - Apakah benar demikian? Judul artikel ini bukan menuduh, namun bertanya apakah benar demikian? Apakah ada penyebab lain mengapa banyak pejabat yang tega memakan uang rakyat? Menurut Titi Anggraini selaku Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi mengatakan memang benar ongkos politik di Indonesia masih sangat tinggi. Dengan ongkos yang tinggi (mahal) tersebut, calon penguasa akan melakukan segala cara untuk bisa mengembalikan modal, dan sayangnya inilah yang menjadi pemicu seorang penguasa melakukan tindak pidana korupsi.

“Modalnya tidak sedikit, untuk sekelas bupati atau walikota setidaknya mengeluarkan biaya 50 Milyar rupiah, sedangkan setingkat Gubernur bisa menghabiskan sekitar 100 Milyar rupiah dan tergantung luas wilayahnya juga. Ketika sudah berkuasa, orang tersebut akan mencari cara agar uangnya bisa kembali. Kebanyakan kasus korupsi yang ada selalu berkaitan dnegan partai politiknya,” kata Titik dalam sebuah diskusi ringan bertema 'Meminimal Ongkos Politik Dengan Kekuatan Data' di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Sudah menjadi rahasia umum jika seseorang ingin terjun ke sebuah parpol, orang tersebut harus menyiapkan modal yang sangat besar. Sudah menjadi rahasia umum juga masalah “mahar” politik. Artinya setiap nama calon kepala daerah harus menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik pengusung agar mendapatkan rekomendasi pencalonan dari partai. Akibatnya tidak sedikit yang terjerat kasus korupsi setelah ia menang dan mendapatkan kekuasaan. Memang tidak semua demikian, hanya sebagian saja.

“jadi istilahnya mereka menanam modal terlebih dahulu kemudian akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Kebanyakan praktek korupsi dilakukan melalui main proyek dan korupsi kebijakan” ungkapnya.

Hal ini disampai oleh beliau bukan tanpa alasan, menurut Titik, proses rekrutmen oleh partai politik harus dibenahi, jika masih begini terus maka kasus serupa tidak aka nada habisnya.

“Jika ingin mengurangi kasus korupsi, kita harus berani merubah sistem. Dengan gagalnya rekrutmen yang dilakukan sejumlah partai politik, memperpanjang kasus korupsi. Kebanyakan parpol melakukan rekrutmen secara instan, banyak orang yang merasa mampu untuk mengeluarkan uang banyak agar menang, sistem pemilu mahal dan sistem politik mahal” tukasnya.

Senada dengan Titik, Fahri Hamzah selaku wakil ketua DPR RI juga pernah menyatakan bahwa sebenarnya mahar politik itu ada, dan inilah yang membuat banyak pejabat negara yang terjerat. “Jika kita ingin mengurangi kasus korupsi, kita harus merubah sistem politik kita jangan lagi mahal” pungkas Fahri Hamzah dalam acara ILC.

Tweet